Status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan elemen penting dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut VAT Directive dan UU PPN, ada empat unsur utama untuk menentukan seseorang atau badan dapat dikukuhkan sebagai PKP:
- Subjek (person) – PKP bisa berupa individu maupun badan, dengan atau tanpa status hukum tertentu.
- Kegiatan ekonomi (economic activity) – Transaksi yang dilakukan harus terkait dengan aktivitas usaha atau penyerahan barang/jasa.
- Lokasi usaha (in any place) – Status PKP tidak bergantung pada tempat usaha didirikan.
- Kemandirian (independently) – Tidak berada dalam hubungan kerja formal seperti karyawan dengan pemberi kerja, serta menanggung risiko ekonomi sendiri.
Semua unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang atau entitas dapat diakui sebagai PKP.
Dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN, PKP didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN. Artinya, PKP adalah pelaku usaha aktif yang menyerahkan barang atau jasa yang menjadi objek PPN.
Kewajiban PKP
PKP memiliki sejumlah kewajiban, antara lain:
- Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Memungut PPN yang terutang
- Menerbitkan faktur pajak
- Menyusun pencatatan atau pembukuan
- Menyetor PPN dan/atau PPnBM yang terutang
- Melaporkan perhitungan PPN melalui SPT Masa PPN
Seluruh kewajiban ini hanya berlaku setelah pengusaha resmi dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha yang telah mencapai batas omzet tertentu wajib melaporkan usahanya sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP. Sementara itu, pengusaha kecil dapat memilih menjadi PKP secara sukarela dengan mengajukan pernyataan tertulis. Saat ini, proses pengukuhan dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax yang dikelola oleh DJP.
