Members of the OECD/G20 Inclusive Framework of BEPS have been focusing on finding a solution to the tax challenges arising from the digitalization of the economy; as was stated in BEPS Action 1 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, agreed upon back in October 2015. On January 2020, a Statement on the […]

Updates on Indonesian Tax Incentives related to the COVID-19 pandemic Corona virus Disease 2019, also known as COVID-19, is a national disaster that has affected economic stability and public productivity. As the threat continues to escalate, the Indonesian Government deemed it necessary to extend the period of tax incentives in dealing with the COVID-19 pandemic, […]

8 Poin Perubahan Terpenting Undang–Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan Bagian Pajak Penghasilan Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah sebelumnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan nama “Omnibus Law” atau […]

3 Poin Utama Perubahan Undang–Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan Bagian Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi salah satu Undang-Undang (“UU”) yang mengalami beberapa perubahan pada klaster perpajakan, terdapat beberapa poin penting pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“KUP”) yang perlu diperhatikan paska diundangkannya UU Cipta Kerja No. 11 […]

6 Main Changes on The Job Creation Law Number 11 Year 2020 Taxation Cluster on Value Added Tax On November 2, 2020, the Indonesian President Joko Widodo signed Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, after it was approved by the House of Representatives on October 5, 2020. The law, which is more known […]

RUU Harmonisasi Perpajakan: Program Pengungkapan Sukarela Tanggal 29 Oktober 2021 menjadi salah satu hari untuk tonggak pencapaian reformasi perpajakan di Indonesia. Setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, draft Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (“UU HPP”). Salah satu program yang diperkenalkan dalam UU HPP adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib […]

AKHIR BULAN INI, PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA BERAKHIR. SUDAHKAH ANDA MEMANFAATKANNYA? Jatuh tempo Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah mendekati akhir, yaitu sampai dengan akhir bulan ini, 30 Juni 2022. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti program PPS sejak tanggal 1 Januari 2022. Program PPS menjadi salah satu program yang ditunggu-tunggu, dan sampai dengan […]

New Provisions on Tax Invoices based on PER-11/PJ/2022 On September 1, 2022, the Directorate General of Taxes (DGT) issued a new provision regarding tax invoices through PER-11/PJ/2022. This regulation amends PER-03/PJ/2022, aiming to facilitate Taxable Entrepreneurs (PKP) in the issuance of Tax Invoices. Therefore, the changes are regarding the provisions on filling out identification data […]