Bagi perusahaan multinasional, salah satu aspek penting dalam melakukan transaksi dengan pihak afiliasi adalah menyiapkan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Hal ini mencakup penyusunan dokumen pendukung atas kebijakan penetapan harga yang diterapkan perusahaan, yang ketentuannya dapat berbeda antarnegara.
Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle), tetapi juga menjadi instrumen untuk mempertanggungjawabkan kebijakan harga transfer di hadapan otoritas pajak.
Terdapat empat organisasi internasional yang memberikan pedoman terkait dokumentasi transfer pricing, yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pacific Association of Tax Administrators (PATA), European Union (EU), dan United Nations (UN). Masing-masing organisasi menyediakan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam menyusun dokumentasi.
Walaupun terdapat perbedaan pendekatan dan aturan spesifik di tiap negara, terdapat sejumlah prinsip umum yang diakui secara internasional dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing:
Pertanggungjawaban atas prinsip kewajaran
Dokumentasi harus menunjukkan bahwa transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini meliputi analisis kesebandingan, pemilihan pembanding yang tepat, metode transfer pricing yang relevan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi penentuan harga.
1.Dokumentasi yang mutakhir
Informasi dalam dokumentasi harus mencerminkan kondisi transaksi pada saat terjadi. Dokumen perlu memuat data keuangan, analisis fungsi dan risiko, serta faktor ekonomi yang relevan dengan transaksi afiliasi.
2.Waktu penyusunan
Dokumentasi dapat disusun bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau ketika diminta dalam pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan untuk selalu menjaga kualitas dokumentasi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
