The world of online gaming has never been more vibrant, and platforms like Bet On Red are leading the charge. With a staggering array of over 6,000 games, including slots, live casino experiences, and original games, players are spoiled for choice. Whether you’re a seasoned gamer or just starting out, the sheer diversity of Bet […]
Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Luar Negeri (SPLN) tahun 2025 diatur dalam PER-23/PJ/2025, mengacu pada UU Cipta Kerja dan PMK 18/2021. SPDN mencakup orang pribadi/badan berkedudukan di Indonesia atau tinggal >183 hari/12 bulan, sementara SPLN adalah yang menetap di luar negeri/tidak memenuhi kriteria menetap tersebut. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) 2025 Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor: […]
Ketidakcocokan SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak (Keluaran/Masukan) di Coretax umumnya disebabkan oleh keterlambatan update data, faktur yang belum dikreditkan, atau kesalahan posting. Solusinya adalah melakukan posting ulang secara berkala, memastikan faktur masukan sudah dikreditkan, dan memeriksa pembatalan faktur. Lakukan pembetulan jika ditemukan ketidaksesuaian nilai. Penyebab Data PPN Masukan Tidak Cocok di Coretax: Format Data Tidak Sesuai: Kesalahan pada format […]
Sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Coretax sebagai sistem nasional baru untuk administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21/26. Melalui portal ini, pembuatan bukti potong (e-Bupot) dan pelaporan SPT Masa dilakukan secara terintegrasi. Pemotong pajak wajib menggunakan aplikasi Coretax untuk membuat bukti potong dan SPT secara digital. Setelah proses “Bayar dan Lapor”, sistem otomatis […]
Restitusi pajak merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dengan hadirnya sistem Coretax, tata cara restitusi mengalami sejumlah pembaruan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan melalui SPT Masa PPN secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP. […]
Kendala Penerbitan A1/BPA1 di Coretax Sering terjadi masalah saat membuat A1/BPA1 karena data PPh 21 masa sebelumnya tidak terakumulasi dengan benar. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaklengkapan penerbitan BPMP (Bukti Potong Masa Pegawai), misalnya: BPMP dibuat dengan NPWP sementara (9990000000999000). Proses impor/terbit ulang BPMP dilakukan ganda. Kesalahan saat pembatalan massal BPMP (multiple selection). BPMP masih […]
Pembuatan bukti pemotongan/pemungutan (Bupot) PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi pemotong/pemungut pajak. Dokumen ini harus diserahkan kepada pihak yang dipotong/dipungut sebagai bukti bahwa pemotongan telah dilakukan sekaligus menunjukkan jumlah PPh yang dipotong. Bagi penerima penghasilan, Bupot PPh Pasal 21 berfungsi sebagai dasar pengkreditan pajak jika penghasilan dikenakan pajak tidak final. Jika penghasilan dikenakan pajak final, […]
Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPT untuk menetapkan status pajak: kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas jumlah pajak terutang, baik untuk penagihan maupun pengembalian. Jenis SKP: SKPKB (Kurang Bayar): Diterbitkan jika pajak terutang kurang dibayar, wajib pajak tidak menyampaikan […]
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperkuat peran Account Representative (AR) dengan memberikan kewenangan baru serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mulai tahun 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa sebagian AR akan difungsikan sebagai pemeriksa pajak. Dengan status baru tersebut, AR akan memiliki hak untuk […]
