Memahami Pembebasan PPN dan Konsep Imperfect VAT Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenal istilah pembebasan PPN (exemption). Negara yang menerapkan mekanisme ini sering disebut menggunakan imperfect VAT, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan netralitas pajak.   Karakteristik Pembebasan PPN Exempt supplies adalah transaksi yang tidak dikenakan PPN keluaran. Penjual tidak memungut atau […]

Dalam praktik perpajakan internasional, sengketa transfer pricing menjadi salah satu persoalan paling rumit yang kerap muncul antara wajib pajak dan otoritas. Proses penyelesaiannya sering memakan waktu panjang serta biaya besar. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak negara menerapkan mekanisme alternatif sebelum perkara masuk ke pengadilan pajak. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi beban sistem peradilan. […]

Restitusi pajak merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dengan hadirnya sistem Coretax, tata cara restitusi mengalami sejumlah pembaruan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan melalui SPT Masa PPN secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP. […]

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2025 menetapkan aturan mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak sebagai langkah penanganan terhadap penerbitan maupun penggunaan faktur pajak tidak sah. Aturan ini diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mencegah serta memulihkan kerugian negara akibat praktik tersebut. Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa faktur pajak tidak sah mencakup faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau […]

Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi produksi agar mampu menghasilkan produk dengan mutu tinggi. Salah satu strategi yang kini banyak digunakan adalah penerapan model bisnis jasa maklon. Melalui jasa maklon, perusahaan dapat menyerahkan sebagian atau seluruh proses produksi kepada pihak ketiga tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Meski memberikan […]

Wajib Pajak yang tidak sependapat dengan hasil keputusan atas keberatan memiliki hak untuk melanjutkan proses hukum melalui pengajuan banding ke Pengadilan Pajak. Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat aturan formal yang harus dipenuhi. Syarat Pengajuan Banding (Pasal 35 & 36 UU Pengadilan Pajak) Surat Banding harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan […]

Status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan elemen penting dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut VAT Directive dan UU PPN, ada empat unsur utama untuk menentukan seseorang atau badan dapat dikukuhkan sebagai PKP: Subjek (person) – PKP bisa berupa individu maupun badan, dengan atau tanpa status hukum tertentu. Kegiatan ekonomi (economic activity) – Transaksi […]

Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini diwajibkan memusatkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan setelah dihapusnya penggunaan NPWP cabang, sebagaimana diatur dalam PMK 136/2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2024. Menurut Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari pusat ke cabang, […]

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 adalah pedoman baru untuk penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Aturan ini bertujuan menyeragamkan tata cara penanganan perkara pajak di pengadilan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong optimalisasi penerimaan negara. Salah satu poin penting adalah adanya keringanan hukuman bagi terdakwa yang melunasi pokok pajak dan sanksi administratif […]