Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang maupun jasa. Hak ini didasarkan pada prinsip netralitas, yaitu agar beban pajak tidak menimbulkan distorsi dalam kegiatan ekonomi. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam praktik tidak sepenuhnya konsisten. Banyak regulasi PPN di berbagai negara justru menetapkan pembatasan […]

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami aturan mengenai lokasi pengkreditan pajak masukan bukan sekedar urusan administratif. Kesalahan dalam menentukan tempat pengkreditan dapat berakibat pada koreksi fiskal, penolakan restitusi, hingga sanksi pajak. Sering kali pengusaha lebih menekankan aspek formal seperti kelengkapan faktur pajak, namun kurang memperhatikan di mana pajak masukan seharusnya dikreditkan. Padahal, lokasi pengkreditan berkaitan […]

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), status Pengusaha Kena Pajak (PKP) menentukan apakah suatu usaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang/jasa. Tidak semua pelaku usaha otomatis menjadi PKP. Pengusaha kecil (dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar per tahun) tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Selama masih dalam kategori ini, mereka tidak perlu memungut, menyetor, […]

Bagi perusahaan multinasional, salah satu aspek penting dalam melakukan transaksi dengan pihak afiliasi adalah menyiapkan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Hal ini mencakup penyusunan dokumen pendukung atas kebijakan penetapan harga yang diterapkan perusahaan, yang ketentuannya dapat berbeda antarnegara. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip kewajaran […]

Dalam konteks pemajakan laba usaha, baik negara sumber maupun negara domisili memiliki hak untuk mengenakan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pajak berganda apabila tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau jika kedua negara salah menafsirkan aturan terkait. Untuk mengurangi perbedaan interpretasi, OECD dan PBB terus menyempurnakan Pasal 7 dalam OECD Model dan UN Model […]

Memahami Pembebasan PPN dan Konsep Imperfect VAT Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenal istilah pembebasan PPN (exemption). Negara yang menerapkan mekanisme ini sering disebut menggunakan imperfect VAT, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan netralitas pajak.   Karakteristik Pembebasan PPN Exempt supplies adalah transaksi yang tidak dikenakan PPN keluaran. Penjual tidak memungut atau […]

Dalam praktik perpajakan internasional, sengketa transfer pricing menjadi salah satu persoalan paling rumit yang kerap muncul antara wajib pajak dan otoritas. Proses penyelesaiannya sering memakan waktu panjang serta biaya besar. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak negara menerapkan mekanisme alternatif sebelum perkara masuk ke pengadilan pajak. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi beban sistem peradilan. […]

Restitusi pajak merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dengan hadirnya sistem Coretax, tata cara restitusi mengalami sejumlah pembaruan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan melalui SPT Masa PPN secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP. […]

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2025 menetapkan aturan mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak sebagai langkah penanganan terhadap penerbitan maupun penggunaan faktur pajak tidak sah. Aturan ini diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mencegah serta memulihkan kerugian negara akibat praktik tersebut. Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa faktur pajak tidak sah mencakup faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau […]