Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPT untuk menetapkan status pajak: kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas jumlah pajak terutang, baik untuk penagihan maupun pengembalian. Jenis SKP: SKPKB (Kurang Bayar): Diterbitkan jika pajak terutang kurang dibayar, wajib pajak tidak menyampaikan […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperkuat peran Account Representative (AR) dengan memberikan kewenangan baru serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mulai tahun 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa sebagian AR akan difungsikan sebagai pemeriksa pajak. Dengan status baru tersebut, AR akan memiliki hak untuk […]

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax dilakukan secara online di portal coretaxdjp.pajak.go.id dengan login menggunakan NIK/NPWP dan kata sandi baru. Wajib Pajak membuat konsep SPT, mengisi formulir mulai dari halaman induk (pertanyaan ya/tidak) hingga lampiran, dan mengirimkan SPT menggunakan kode otorisasi atau tanda tangan elektronik. Berikut adalah langkah-langkah detail pelaporan SPT Tahunan OP di Coretax: Persiapan dan […]

Menjelang akhir April, batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan semakin dekat. Banyak pengurus badan usaha seperti CV, PT, Yayasan, Lembaga, maupun Perkumpulan yang sudah memiliki NPWP masih sering bertanya-tanya: Apakah pelaporan SPT tahunan badan itu wajib? Apa konsekuensinya jika tidak melapor? Apakah bisa dilakukan secara online? Apakah tahun pajak 2024 masih melalui DJP Online atau […]

Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) pelaku UMKM wajib memahami aturan pelaporan omzet tahun 2025 melalui sistem administrasi pajak terbaru, yaitu Coretax Administration System. Dalam sistem ini, omzet atau peredaran bruto dilaporkan di Bagian A Lampiran 3B SPT Tahunan, sesuai format yang tercantum pada Lampiran G Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025. Pasal 83 ayat (2) menegaskan […]

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang maupun jasa. Hak ini didasarkan pada prinsip netralitas, yaitu agar beban pajak tidak menimbulkan distorsi dalam kegiatan ekonomi. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam praktik tidak sepenuhnya konsisten. Banyak regulasi PPN di berbagai negara justru menetapkan pembatasan […]

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami aturan mengenai lokasi pengkreditan pajak masukan bukan sekedar urusan administratif. Kesalahan dalam menentukan tempat pengkreditan dapat berakibat pada koreksi fiskal, penolakan restitusi, hingga sanksi pajak. Sering kali pengusaha lebih menekankan aspek formal seperti kelengkapan faktur pajak, namun kurang memperhatikan di mana pajak masukan seharusnya dikreditkan. Padahal, lokasi pengkreditan berkaitan […]

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), status Pengusaha Kena Pajak (PKP) menentukan apakah suatu usaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang/jasa. Tidak semua pelaku usaha otomatis menjadi PKP. Pengusaha kecil (dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar per tahun) tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Selama masih dalam kategori ini, mereka tidak perlu memungut, menyetor, […]

Bagi perusahaan multinasional, salah satu aspek penting dalam melakukan transaksi dengan pihak afiliasi adalah menyiapkan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Hal ini mencakup penyusunan dokumen pendukung atas kebijakan penetapan harga yang diterapkan perusahaan, yang ketentuannya dapat berbeda antarnegara. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip kewajaran […]

Dalam konteks pemajakan laba usaha, baik negara sumber maupun negara domisili memiliki hak untuk mengenakan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pajak berganda apabila tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau jika kedua negara salah menafsirkan aturan terkait. Untuk mengurangi perbedaan interpretasi, OECD dan PBB terus menyempurnakan Pasal 7 dalam OECD Model dan UN Model […]